komisi pemberantasan korupsi hingga kini baru menunggu berkas berupa audit aliran dana daripada badan pemeriksa keuangan (bpk) agar jumlah tindak pidana korupsi terkait dugaan penerimaan kejutan di proyek hambalang.
penghitungan kerugian untuk termin pertama sudah ada, namun audit aliran dana hingga sekarang belum diperoleh dari bpk, ujar juru bicara kpk johan budi di gedung kpk jakarta, senin.
johan budi menjelaskan kiranya di pekan ini kpk memang berencana supaya berhadapan dengan bpk, namun johan mengaku masih belum tahu lokasi kpk mengerjakan pertemuan dengan bpk dalam pekan ini.
kalau penghitungan kerugian negara serta berkas telah lebih dari lima puluh persen, juga berkas hendak dinaikkan ke penuntutan, kaum tersangka pasti ditahan, papar johan.
Informasi Lainnya:
hingga ketika ini kpk belum mengerjakan penahanan terhadap para tersangka angka hambalang dengan alasan berkas-berkas yang belum komplit.
pada sabtu (4/5) ketua kpk abraham samad mengajarkan kiranya berkas-berkas daripada bpk yang belum komplit tersebut merupakan penghambat agar dilakukannya penahanan.
mudah-mudahan Satu ataupun dua minggu ke depan hasilnya sudah banyak juga komplit, dengan demikian kita ingin lakukan penahanan, detail abraham di jakarta, sabtu (4/5).
ketika disinggung tentang penetapan tersangka baru mengenai persentasi proyek sarana olahraga hambalang, abraham tak menampik kemungkinan kiranya kpk ingin menetapkan tersangka masih.
menurutnya semua kemungkinan itu terbuka, namun kpk baru belum bisa memutuskan sebab baru selalu dilaksanakan proses-proses pemeriksaan.
nanti daripada hasil proses pemeriksaan penyidikan, baru kami kumpulkan, diekspos, baru diputuskan, tegas abraham.
anas urbaningrum dengan komisi pemberantasan korupsi (kpk) ditentukan dibuat tersangka kasus dugaan korupsi hambalang di februari silam. anas diduga menerima pemberian hadiah terkait perencanaan, pelaksanaan, serta pembangunan pusat olahraga hambalang.
selain anas, tiga orang yang lain yang ditentukan kpk adalah tersangka pada korupsi proyek hambalang merupakan mantan menpora andi mallarangeng selaku pengguna anggaran, mantan kabiro perencanaan kemenpora deddy kusdinar dijadikan pejabat pemangku komitmen saat proyek hambalang dilaksanakan serta mantan direktur operasional 1 pt adhi karya (persero) teuku bagus mukhamad noor.
ketiganya disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3 undang-undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam uu no.20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 kuhp mengenai perbuatan memperkaya diri sendiri, pihak lain serta korporasi yang dapat berdampak pada keuangan negara.
sedangkan pasal 3 perihal perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain serta korporasi, menyalahgunakan kewenangan sebab jabatan ataupun kedudukan yang mampu membahayakan negara.
hasil audit investigatif badan pemeriksa keuangan mengatakan bahwa mutu kerugian negara di proyek hambalang adalah rp243,6 miliar.