majelis panel mahkamah konstitusi (mk) menggelar sidang perdana pengujian pasal 35 uu nomor 2 mengenai kepolisian ri dan dimohonkan oleh asli masyarakat bandung bernama sri royani.
sri royani mempersoalkan pasal itu sebab pilihan penyidik dan menghentikan penyidikan kasusnya (sp3) dinyatakan melanggar kode etik oleh propam jawa barat, sementara kasusnya dan di-sp3 itu tak dapat dibuka tinggal.
kasus sangkaan pasal 372, pasal 378 kuhp (penipuan) dan aku dilaporkan ke polda jawa barat di-sp3 bukan didasarkan pasal 109 kuhap yang dianggap bukan tindak pidana, tak cukup bukti. jumlah saya dan di-sp3 didasarkan keberpihakan penyidik pada terlapor, tutur sri royani, selama sidang pemeriksaan pendahuluan pada jakarta, senin.
pasal 35 ayat (1) menyebutkan pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian negara republik indonesia oleh pejabat kepolisian republik indonesia diselesaikan oleh komisi kode etik kepolisian negara republik indonesia .
Informasi Lainnya:
ayat (2) ketentuan tentang susunan organisasi dan tata kerja komisi kode etik kepolisian negara republik indonesia diatur dengan keputusan kapolri.
royani mengaku sudah mengirimkan surat pengaduan pada kapolda Jawa Barat serta bidang hukum polda Jawa Barat dan menyarankan untuk mengajukan gugatan pra peradilan. disamping tersebut, pemohon serta mengirimkan surat aduan kepada mabes polri dan polda Jabar yang ditindaklanjuti melalui memeriksa 5 orang penyidik oleh komite kode etik.